Konteks
Beberapa korban keracunan akibat minuman beralkohol ilegal (MBG) di Sidoarjo belum menerima bantuan dana berobat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BGN).
Kronologi
Pencairan dana berobat untuk korban keracunan MBG belum dilakukan oleh BGN, menyebabkan keprihatinan di tingkat daerah.
Analisis
Pemimpin daerah perlu memastikan alur pencairan dana BGN dipahami dan dipantau secara transparan. Keterlambatan pencairan dapat memengaruhi akses perawatan medis bagi korban. Pemda perlu berkoordinasi langsung dengan BGN untuk mempercepat proses, terutama jika ada risiko kematian atau komplikasi serius.