Media pemerintah China melaporkan pada 6 Juli 2026 bahwa sebuah kapal selam rudal balistik nuklir melakukan uji peluncuran SLBM di Pasifik Selatan. Uji yang jarang dilakukan ini dibaca sebagai demonstrasi kemampuan serangan balasan nuklir generasi baru Beijing, sekaligus pesan strategis kepada Washington di tengah negosiasi dagang yang masih berlangsung.
Berdasarkan analisis lembaga kajian dan pemberitaan internasional, rudal yang diuji diperkirakan varian JL-3, diluncurkan dari kapal selam nuklir kelas Type 094 Jin dengan hulu ledak latihan, bukan muatan nuklir. Lintasan penerbangan ditaksir sekitar 7.300 kilometer dari kawasan Laut China Selatan hingga jatuh di perairan Pasifik Selatan, kemungkinan melintasi wilayah udara sebagian Filipina. Ini pertama kalinya China meluncurkan SLBM ke perairan internasional terbuka, sekaligus demonstrasi publik pertama bahwa Beijing memiliki kemampuan serangan nuklir strategis dari kapal selam bertenaga nuklir di Indo-Pasifik.
Protes Pasifik Selatan dan Preseden 2024
Reaksi kawasan datang cepat. Australia menyebut peluncuran itu destabilisasi, sementara Selandia Baru menyoroti titik jatuh rudal yang berada di dalam Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan yang dibentuk melalui Traktat Rarotonga 1986. Jepang memperingatkan latihan rudal balistik yang dapat mengancam keamanannya. Menurut pemberitaan, Jepang, Selandia Baru, dan Australia menerima notifikasi lebih dulu, namun Amerika Serikat tidak, sebuah pilihan diplomatik yang oleh sejumlah analis dibaca sebagai pesan tersendiri kepada Washington.
Uji ini melanjutkan pola yang dimulai pada September 2024, ketika China meluncurkan rudal balistik antarbenua berbasis darat sejauh sekitar 11.000 kilometer hingga jatuh di dekat Polinesia Prancis. Lembaga kajian CSIS menilai rangkaian uji lintasan penuh ini menegaskan perlunya kesepakatan notifikasi peluncuran rudal balistik antara kekuatan besar, mengingat risiko salah baca di tengah minimnya saluran komunikasi krisis antara Beijing dan Washington.
Patroli Coast Guard Permanen di Timur Taiwan
Pada saat yang sama, China Coast Guard dinilai tengah mengimplementasikan patroli permanen di perairan timur Taiwan. Konfirmasi paling jelas datang pada 4 Juli 2026, ketika formasi yang dipimpin kapal CCG Xiushan menggantikan gugus tugas CCG Daishan yang beroperasi di area itu sejak Juni. Juru bicara China Coast Guard Jiang Lue menyebut rotasi ini bagian dari patroli penegakan hukum yang berkelanjutan. Rotasi kapal, bukan penarikan, mengubah operasi yang semula tampak sebagai penegasan satu kali menjadi kalender patroli maritim tetap.
Ketegangan di perairan Pasifik Barat lepas pantai timur Taiwan meningkat sejak Juni, saat coast guard China untuk pertama kalinya menggelar operasi penegakan hukum di area itu dan meradioi kapal kargo yang melintas untuk menanyakan awak serta tujuan pelayaran. Sepanjang 2025, kehadiran laut PLA di sekitar Taiwan sudah mencapai lima hingga enam kapal perang setiap saat, naik dari hanya satu kapal yang berpatroli di Selat pada 2020.
Paradoks: Sorties Udara Justru Turun
Menariknya, volume penerbangan militer PLA di sekitar Taiwan justru menurun sejak awal 2026, kembali ke baseline sebelum pelantikan Presiden Lai. Setelah sempat menggandakan intrusi bulanan menjadi lebih dari 300 sorties pasca pelantikan Lai pada Mei 2024, pola operasi udara kini melandai. Analis menilai perubahan ini mencerminkan penyesuaian strategi koersi Beijing: dari unjuk kekuatan udara yang bising ke kehadiran maritim yang permanen dan sulit diprotes.
Pejabat senior Taiwan memperingatkan bahwa taktik tekanan yang meningkat ini berpotensi menciptakan status quo baru di Selat. Kehadiran coast guard yang terus-menerus menormalisasi yurisdiksi de facto China di perairan yang selama ini dikelola Taipei. Pemerintah Taiwan mengecam patroli baru itu sebagai perluasan kekuasaan ilegal yang melanggar hukum internasional dan mengganggu stabilitas kawasan. Dewan Urusan Daratan Taiwan menegaskan China tidak memiliki kedaulatan, hak terkait, maupun yurisdiksi di perairan timur Taiwan, sehingga kapal resminya tidak punya kewenangan penegakan hukum apa pun di sana.
Respons Taipei dan Bacaan Kawasan
Parlemen Taiwan mengesahkan undang-undang yang membuka belanja pertahanan tambahan 25 miliar dolar AS untuk periode 2026-2033, paket yang difokuskan pada kapabilitas asimetris dan ketahanan sipil. Kombinasi anggaran multiyears dan penataan ulang cadangan sipil menunjukkan Taipei bersiap menghadapi tekanan berkepanjangan, bukan sekadar krisis sesaat.
Bagi Asia Tenggara, pergeseran dari koersi udara ke koersi maritim penting dicermati karena pola serupa dapat direplikasi di Laut China Selatan. Normalisasi patroli coast guard sebagai instrumen klaim yurisdiksi adalah playbook yang sama yang dihadapi negara pantai ASEAN, termasuk Indonesia di perairan Natuna Utara. Bagi Jakarta, dua pelajaran pekan ini saling melengkapi: kemampuan nuklir laut China kini didemonstrasikan terbuka hingga Pasifik Selatan, sementara instrumen sipil seperti coast guard dipakai untuk mengubah fakta di laut secara bertahap. Keduanya menuntut Indonesia memperkuat kehadiran Bakamla dan TNI AL di perairan yurisdiksinya serta mendorong kode etik Laut China Selatan yang mengikat, sebelum praktik patroli permanen menjadi norma baru kawasan.
Sumber: CNN, NPR, Army Recognition, CSIS, Bloomberg, Japan Times, Nikkei Asia, Hong Kong Free Press