Laporan ini disusun dari tayangan Explained (Tempodotco). Video lengkapnya dapat disimak di kanal sumber.
Duduk Perkara
Program Explained menyoroti munculnya ketidaksesuaian antara hasil penetapan desil dan kondisi kesejahteraan nyata warga. Banyak masyarakat mengeluhkan tidak lagi menerima bantuan sosial meski hidup dalam kesulitan ekonomi. Dua kasus konkret disebut: Siti Maisaroh, pedagang di Desa Lumpang, Kabupaten Bogor, yang dikategorikan masuk desil 6–10, dan Bartini, warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, yang tercatat di desil 5. Keduanya mengaku tidak memiliki rumah, mengandalkan pekerjaan serabutan, dan terpaksa berutang untuk biaya sekolah anak.
Menurut tayangan, sistem desil digunakan pemerintah untuk mengintegrasikan data sosial ekonomi nasional melalui DTSN, dengan tujuan menyelaraskan kebijakan antarinstansi. Desil didefinisikan sebagai pembagian data terurut menjadi 10 bagian, menunjukkan posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan, bukan tingkat kekayaan mutlak. Namun, tayangan menunjukkan bahwa metode ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika digunakan sebagai satu-satunya acuan untuk penyaluran bantuan sosial.
Yang Diungkap Tayangan
Menurut penelusuran program, Siti Maisaroh mengaku tidak memiliki rumah dan hanya berdagang di halaman rumah, namun tetap dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke atas karena hasil desil. Ia menyebut tidak menerima bantuan sosial dan harus berutang hingga 500 untuk biaya sekolah anak di SMA, serta 800 untuk biaya kelulusan SMP. Bartini, seorang lansia yang tidak bekerja, mengaku terkejut saat sensus BPS menanyakan kebun yang dimilikinya, padahal ia tidak memiliki kebun sama sekali. Ia juga menyebut tidak lagi menerima bansos setelah dikategorikan desil 5.
Tayangan menyoroti bahwa sistem desil menggunakan indikator proksi seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset. Namun, tayangan menunjukkan bahwa warga dengan rumah warisan atau motor tua bisa mendapatkan skor tinggi, meski pendapatan harian mereka sangat terbatas dan tidak menentu. Hal ini menyebabkan pekerja bergaji UMR bisa masuk desil 10, karena posisinya relatif lebih baik dibanding 90 persen lainnya.
Konteks yang Perlu Ditimbang
Menurut tayangan, sistem desil secara statistik berjalan sesuai rumus, tetapi rentang antar desil sangat lebar, sehingga bisa mencakup perbedaan ekstrem—misalnya antara seseorang yang hidup pas-pasan dan seseorang dengan kekayaan besar. Dalam konteks ini, desil 10 tidak otomatis berarti kaya, tetapi menunjukkan posisi relatif di 10 persen teratas. Namun, ketimpangan yang tinggi membuat rentang ini tidak mencerminkan perbedaan nyata antara kelas menengah rentan dan elit.
Tayangan juga menyebut bahwa menurut Aus AID, ketika kuota bantuan dibatasi hanya untuk 10 persen warga termiskin, tingkat kesalahan dalam penentuan penerima mencapai 71 persen. Artinya, banyak warga miskin tercoret dari daftar, sementara yang mampu tetap menerima bantuan. Dalam konteks ini, tayangan menyoroti bahwa desil menjadi acuan tunggal untuk memotong jaring pengaman sosial, sehingga kesalahan data bisa berdampak langsung pada hak warga.
Catatan Keberimbangan
Menurut tayangan, Menteri Sosial Saifulah Yusuf menyatakan bahwa warga yang berada di desil tinggi tidak otomatis dicoret dari bantuan sosial. Namun, tayangan menunjukkan bahwa dalam praktik, banyak warga yang mengalami pemutusan bantuan meski kondisi ekonomi mereka tetap sulit. Pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap indikator kesejahteraan nasional, terutama karena data desil dinilai tidak mencerminkan realitas sosial yang kompleks.
Tayangan menyarankan pendekatan berlapis dalam penanganan kemiskinan: menetapkan garis kemiskinan, menilai penyebab kemiskinan (pendapatan, akses layanan), memberikan bantuan tunai, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, tayangan tidak menyebutkan adanya keputusan hukum atau kebijakan resmi yang mengubah sistem ini.
Apa Artinya bagi Pengambil Keputusan
Menurut tayangan, ketidakakuratan sistem desil berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran dan ketidakadilan sosial, terutama terhadap masyarakat bawah yang seharusnya menjadi prioritas. Dalam konteks tahun 2025, jumlah warga kelas menengah di Indonesia turun dari 47,9 juta menjadi 46,7 juta, menandakan risiko meluncur ke jurang kemiskinan tanpa jaring pengaman yang tepat sasaran.
Pihak yang disebut dalam tayangan belum memberi tanggapan secara resmi. Ruang jawab tetap terbuka bagi semua pihak yang disebut. Pemerintah diminta untuk meninjau ulang kriteria kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terukur dan berlapis, serta memastikan bahwa kebijakan sosial tidak hanya berbasis angka, tetapi juga realitas nyata di lapangan.