Hamas mengumumkan pada 6 Juli 2026 pengunduran diri Komite Darurat, administrasi yang memerintah Jalur Gaza, sebagai persiapan transfer kewenangan ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang bersifat teknokratik. Ketua Komite Darurat Mohammed al-Farra menyerahkan pengunduran diri resminya, dan pemerintahan Hamas menyatakan seluruh pegawai sipil akan terus memberikan layanan seperti biasa sebagai pegawai publik yang siap bekerja di bawah tanggung jawab komite nasional. Langkah ini merupakan perkembangan politik paling signifikan di Gaza sejak gencatan senjata Oktober, sekaligus akhir simbolis dari hampir dua dekade Hamas memegang kendali pemerintahan sipil wilayah itu.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut kelompoknya mengambil langkah baru dengan tidak lagi mengurus Jalur Gaza. Namun Hamas menegaskan langkah ini tidak berarti melepaskan peran politik maupun militernya, melainkan mundur dari pemerintahan sipil langsung. Para pengamat membaca pengumuman itu sebagai konsesi untuk menggerakkan kembali negosiasi yang macet dan mengisi kevakuman kekuasaan yang makin terasa di lapangan selama berbulan-bulan.
Komite Teknokratik Masih di Luar Gaza
Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dipimpin Ali Shaath, namun hingga kini masih berbasis di luar Gaza selama berbulan-bulan karena keberatan Israel atas masuknya komite tersebut. Shaath menyatakan komitenya sepenuhnya siap mengemban tanggung jawab nasional begitu sumber daya dan kapabilitas yang diperlukan tersedia. Dengan kata lain, sisi Palestina dari transisi ini sudah bergerak, tetapi pintu masuknya masih bergantung pada persetujuan pihak yang mengendalikan akses ke Gaza.
Pembubaran pemerintahan sipil terjadi ketika implementasi kesepakatan damai justru mandek. Transisi ke fase kedua, yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel, sudah terhenti berbulan-bulan. Hamas menuntut pembentukan administrasi Palestina lebih dulu sebelum mempertimbangkan penyerahan arsenal. Dari sudut pandang itu, pengunduran diri Komite Darurat adalah cara Hamas memenuhi bagiannya dari sekuens tersebut dan mengalihkan tekanan kepada Israel serta para mediator untuk mengizinkan komite teknokratik benar-benar bekerja di dalam Gaza.
Gencatan Senjata di Atas Kertas
Fase pertama kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat sejak Oktober 2025 menuntut penghentian total pertempuran, namun serangan Israel di Gaza berlangsung nyaris setiap hari. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata dimulai. Awal Juli, tiga warga Palestina tewas dalam serangan yang kembali mempertanyakan makna gencatan senjata di lapangan.
Negosiasi lanjutan di Mesir pada Juni tidak menghasilkan terobosan pada tiga isu inti: pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan arsitektur keamanan pascaperang. Isu pelucutan senjata tetap menjadi simpul paling keras. Bagi Hamas, senjata adalah kartu tawar terakhir sekaligus jaminan eksistensi, sementara bagi Israel pelucutan adalah syarat mutlak sebelum penarikan pasukan dan pembukaan rekonstruksi skala penuh.
Ujian Kerangka Teknokratik
Pengunduran diri Komite Darurat membuka ruang bagi Komite Nasional teknokratik untuk mengambil alih administrasi sipil. Pertanyaannya apakah kerangka ini bisa berjalan tanpa kesepakatan keamanan yang menyertainya. Tanpa jaminan pendanaan rekonstruksi dan kebebasan operasi, komite teknokratik berisiko menjadi pemerintahan tanpa kewenangan efektif. Pengalaman berbagai transisi pascakonflik menunjukkan administrasi sipil hanya bertahan bila tiga hal hadir bersamaan: legitimasi politik di mata penduduk, sumber pendanaan yang dapat diandalkan, dan penjamin keamanan yang jelas. Di Gaza saat ini, ketiganya masih berupa tanda tanya.
Ada pula dimensi preseden yang lebih luas. Bila transisi teknokratik berhasil, model ini dapat menjadi jembatan menuju penyatuan kembali tata kelola Gaza dan Tepi Barat di bawah kerangka Palestina yang lebih utuh, prasyarat politik bagi setiap pembicaraan serius tentang solusi dua negara. Bila gagal, kevakuman yang ditinggalkan berisiko diisi aktor bersenjata lokal atau justru memperpanjang kendali militer de facto Israel.
Indonesia yang sejak awal mendorong solusi dua negara berkepentingan memantau transisi ini. Keberhasilan administrasi teknokratik di Gaza akan menjadi prasyarat praktis bagi skema bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi yang selama ini disiapkan banyak negara, termasuk Jakarta. Kesiapan Indonesia berkontribusi, mulai dari bantuan kesehatan hingga dukungan pembangunan kapasitas administrasi sipil, akan lebih mudah disalurkan bila ada mitra pemerintahan Palestina yang diakui dan berfungsi di lapangan. Karena itu, kepentingan Indonesia bukan sekadar mengamati, melainkan mendorong lewat jalur diplomasi agar komite teknokratik memperoleh akses, pendanaan, dan mandat yang memadai.
Sumber: Al Jazeera, France 24, Times of Israel, The National, Euronews, Kementerian Kesehatan Palestina