Kanal
Politik Dalam Negeri
11 artikel
Pemkot Cilegon Dorong Reklamasi dan Bibit Gratis untuk Tertibkan Galian C
Pemerintah Kota Cilegon memperkuat upaya tertibkan aktivitas galian C dengan mendorong reklamasi lahan dan menyiapkan bibit gratis bagi petani.
Gerakan Mahasiswa Dorong Solusi Kasus HAM
Gerakan mahasiswa didorong menjadi penggerak solusi dalam penyelesaian kasus HAM. Isu Aksi September Hitam menjadi ruang diskusi publik.
Pemkab Gresik Dorong Satu Peta Air Bersih dan Sanitasi
Pemkab Gresik mendorong penyusunan satu peta air bersih dan sanitasi, serta melibatkan perusahaan dalam perkuatan intervensi.
Massa Protes Percepatan Pemilu Geruduk Rumah Jokowi di Solo
Ratusan massa menggelar aksi di depan rumah Presiden Joko Widodo di Solo, menuntut percepatan pemilu dan membawa surat serta plakat sebagai simbol protes.
PDI-P: Bupati dan Partai Daerah Hadapi Perbedaan
PDI-P menekankan pentingnya menghadapi perbedaan dalam wacana pemakzulan Masinton.
Pemerintah Percepat Pemulihan Konflik Papua Pegunungan
Pemerintah mempercepat upaya pemulihan pasca konflik di Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menekankan pentingnya tindakan cepat untuk rakyat.
Mendagri Turunkan Tim Mediasi Terkait Wacana Pemakzulan
Menteri Dalam Negeri menurunkan tim mediasi menyusul munculnya wacana pemakzulan terhadap anggota DPR.
Bupati Sidoarjo Bentuk Satgas Awasi Makanan Gratis
Bupati Sidoarjo membentuk satgas untuk mengawasi makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa setelah insiden keracunan.
Aktivis Pati Botok Bantah Demo 27 Agustus Settingan
Aktivis Pati Botok menegaskan aksi 27 Agustus bukan settingan dan membantah adanya kesepakatan dengan DPR.
Bupati Malang Tekankan Pengawasan MBG untuk Nyawa Anak Bangsa
Bupati Malang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap Minuman Beralkohol Ganda (MBG) karena berdampak pada nyawa dan masa depan generasi muda.
Dinamika Unjuk Rasa dan Peran DPR dalam RUU Perampasan Aset
Tayangan Bocor Alus Politik mengungkap pertemuan rahasia antara perwakilan AMPB dan pimpinan DPR sebelum demonstrasi 27 Agustus 2026, serta klaim video call Prabowo dengan tokoh AMPB melalui handphone Wakil Ketua DPR. Belum ada bukti hukum yang menguatkan klaim tersebut.