Kenapa Indonesia tiba-tiba melirik minyak Rusia
Indonesia adalah negara net importir minyak dengan kebutuhan besar. Selama ini sebagian besar pasokan datang dari Timur Tengah. Menurut penjelasan di video, ketika ketegangan geopolitik di kawasan itu kembali memanas dan jalur di sekitar Selat Hormuz sempat tersendat, pemerintah merasa perlu mengamankan pasokan dari sumber alternatif, entah dari Afrika, Amerika, atau Rusia.
Pintu ke Rusia terbuka setelah lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow pada April 2026. Salah satu yang dibahas adalah pembelian minyak, dengan iming-iming harga yang katanya bisa lebih murah. Utusan khusus presiden Hashim Djojohadikusumo bahkan menyebut Indonesia sudah mengantongi komitmen sekitar 150 juta barel dari Rusia. Persoalannya, Rusia sedang dikenai sanksi Barat akibat perang di Ukraina, sehingga membeli minyaknya tidak sesederhana bertransaksi biasa.
Kenapa bukan Pertamina yang membeli
Inti persoalan yang dijelaskan Tempo ada pada metode pembelian. Pertamina tidak bisa langsung membeli minyak Rusia karena terikat kontrak global bond alias surat utang di pasar internasional. Dalam kontrak itu, kata narasumber, Pertamina dilarang berbisnis dengan perusahaan atau negara yang terkena sanksi Amerika Serikat, Eropa, maupun Australia. Jika dilanggar, surat utang Pertamina berisiko dinyatakan default atau gagal bayar, dan dampaknya bisa sangat serius bagi keuangan perusahaan.
Jalan tengah yang dipilih pemerintah adalah menugasi Lemigas. Lembaga ini sejatinya Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM yang selama ini fokus pada penelitian, pengujian, dan sertifikasi di sektor minyak dan gas, bukan pedagang minyak. Kini perannya ditambah: Lemigas menjadi importir tunggal yang mengambil alih hak atas minyak Rusia lebih dulu, baru kemudian menjualnya ke Pertamina untuk diolah. Dengan skema ini, Pertamina secara tidak langsung diharapkan tidak terpapar sanksi. Video menyebut praktik serupa, membeli lewat entitas negara dan bukan badan usaha, juga dilakukan Cina dan India, meski keduanya kini turut terancam tarif dagang tinggi dari Amerika Serikat.
Payung hukum dan sosok Ihsan Kiat
Menurut penelusuran Tempo, penunjukan Lemigas bukan langkah dadakan. Ada rangkaian aturan yang disiapkan:
- Perpres Nomor 26 Tahun 2026 (terbit April), yang mengatur pengadaan migas dari luar negeri.
- Kepmen ESDM Nomor 224 Tahun 2026, yang salah satunya mewajibkan Pertamina membeli minyak dari Lemigas.
- Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2026, yang mengubah tata kelola Lemigas, termasuk membuka peluang kepala lembaga berasal dari kalangan non-PNS.
Aturan terakhir itu relevan karena Pelaksana Tugas Kepala Lemigas, Ihsan Kiat, bukan pegawai negeri. Ia seorang profesional, alumnus universitas di Rusia, pernah aktif di perhimpunan pelajar Indonesia di Rusia, dan sebelumnya menjadi tenaga ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut narasumber Tempo, jejaring Ihsan di Rusia dianggap menjadi nilai tambah untuk mengeksekusi pembelian. Kami mencatat bahwa penilaian soal motif dan kelayakan penunjukan ini adalah interpretasi narasumber, bukan pernyataan resmi pemerintah.
Drama kapal Siera yang sempat ditolak
Bagian paling dramatis adalah kedatangan tankernya. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, surat dari Ihsan Kiat menyebut kapal bernama Siera, berbendera Kamerun, mengangkut sekitar 750.000 barel minyak jenis ESPO dari Rusia, dijadwalkan bersandar pada 27-28 Juni di Terminal Lawe-lawe, Kalimantan. Kapal itu sempat mengambang di laut menunggu kepastian.
Pertamina Patra Niaga, yang mengelola terminal, awalnya menolak karena khawatir memfasilitasi transaksi minyak Rusia bisa memicu sanksi. Tempo melaporkan manajemen sempat menggelar rapat pada 26 Juni untuk membahas skema jalan keluar, bahkan mempertimbangkan skenario terburuk soal kewajiban surat utang. Meski Lemigas disebut memberi jaminan bahwa Pertamina tidak akan terkena sanksi, narasumber menilai jaminan semacam itu tidak sesederhana kelihatannya. Pada akhirnya, karena ada kewajiban dari keputusan menteri, minyak tetap dibongkar pada sekitar 29 Juni, lalu dipindahkan ke fasilitas Pertamina di Balikpapan. Sampai laporan dibuat, kabarnya minyak itu masih ditahan dan belum diolah karena statusnya dianggap belum sepenuhnya jelas.
Soal yang paling menohok: harganya justru lebih mahal
Janji utama pembelian dari Rusia adalah harga murah. Pada April, sejumlah pejabat menyebut potensi harga lebih rendah sekitar 15 sampai 20 dolar AS per barel. Namun ada price cap, batas harga yang ditetapkan negara-negara Barat, sehingga pembeli tidak bisa membayar terlalu rendah.
Hitungan yang dipaparkan Tempo justru berkebalikan. Harga minyak ESPO yang dibayar Pertamina mengacu pada rata-rata harga minyak Brent Juni, disimulasikan sekitar 84,5 dolar AS per barel, ditambah sekitar 9,5 dolar AS per barel untuk biaya angkut, asuransi, dan margin karena melewati trader. Totalnya sekitar 94 dolar AS per barel, lebih mahal ketimbang minyak mentah pada umumnya. Meski skema resminya disebut G2G (antarpemerintah) hasil kesepakatan Prabowo-Putin, eksekusinya tetap memakai harga pasar. Belakangan, menurut penelusuran Tempo, kapal Siera dan kargo ESPO-nya juga masuk daftar entitas yang disanksi, membuat minyak ini benar-benar menjadi barang panas.
Stok BBM dan sikap Tempo
Di tengah semua ini, publik lebih merasakan soal antrean BBM di daerah, dari Medan sampai Kalimantan dan Sulawesi. Wakil Menteri ESDM Yuliot, seperti dikutip video, menyatakan stok masih aman hingga akhir tahun dan pemerintah akan mengevaluasi kendala distribusi. Ia menyebut status minyak Rusia yang sudah masuk kilang masih akan dicek apakah jadi diolah atau tidak.
Dalam catatannya, Tempo mengapresiasi bahwa Indonesia relatif tidak mengalami krisis energi separah negara lain. Namun redaksi menyoroti tata kelolanya: impor yang dinilai serampangan, menambah rantai perantara, dan menaruh risiko besar pada Pertamina sebagai perusahaan pelat merah. Jika risiko seperti gagal bayar atau sanksi benar-benar terjadi, dampaknya bisa serius dan pada akhirnya membebani masyarakat.
Apa artinya bagi Anda
Sebagai konsumen, kabar bahwa cadangan minyak nasional bertambah tentu terdengar melegakan, apalagi di tengah antrean di banyak SPBU. Namun kisah ini menunjukkan bahwa "mengamankan pasokan" tidak gratis: janji harga murah bisa berubah menjadi lebih mahal, dan risiko sanksi menempel pada perusahaan yang menopang hajat hidup orang banyak.
Yang perlu kita ikuti ke depan adalah dua hal: apakah minyak Rusia ini akhirnya benar-benar diolah menjadi BBM yang kita pakai, dan apakah skema lewat Lemigas ini menjadi pola tetap. Sebab jika ongkos dan risikonya lebih besar daripada penghematannya, beban itu pada akhirnya bisa kembali ke kantong publik, entah lewat harga BBM maupun keuangan negara.