Konteks
Pertalite dan Solar adalah dua jenis bahan bakar yang harga jualnya diatur pemerintah, bukan sepenuhnya mengikuti pasar. Pertalite (RON 90) masuk kategori Jenis BBM Khusus Penugasan, sedangkan Solar bersubsidi atau Biosolar tergolong Jenis BBM Tertentu yang menerima subsidi negara. Karena harganya ditahan di bawah harga keekonomian, keduanya menjadi tumpuan sebagian besar rakyat: pengendara motor, sopir angkutan, truk logistik, hingga nelayan.
Pemerintah menugaskan Pertamina, melalui Pertamina Patra Niaga, untuk menyediakan dan menyalurkan BBM penugasan ini ke seluruh pelosok, termasuk daerah yang secara bisnis kurang menguntungkan. Aturan mainnya, termasuk siapa yang berhak membeli, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Ketika pasokan Pertalite dan Solar tersendat, dampaknya langsung terasa pada ongkos logistik, harga barang, dan penghasilan pekerja harian. Itulah sebabnya kelancaran pasokan bukan sekadar urusan antrean, melainkan menyangkut daya beli dan roda ekonomi rakyat.
Sepanjang Juli 2026, antrean panjang di SPBU meluas dari Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Palembang, hingga Sulawesi, Medan, dan Kupang. Program penjelas Jelasin Dong! dari Tempo menelusuri penyebabnya, dan kami merangkumnya untuk Anda.
Pemicu: migrasi setelah harga naik
Akar keramaian bermula dari kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni. Selisih harga antara Pertalite yang bersubsidi dan Pertamax yang nonsubsidi menjadi lebar. Akibatnya, sebagian pengguna yang biasa memakai Pertamax berpindah ke Pertalite untuk menekan pengeluaran. Data yang dibawa Pertamina ke rapat dengan Komisi XII DPR mencatat konsumsi Pertalite pada Juli naik sekitar 9 persen, sementara Pertamax justru turun sekitar 18 persen. Pola serupa terjadi pada Solar. Perpindahan ini membuat stok di SPBU terkuras lebih cepat dari perkiraan, dan antrean pun memanjang.
Rantai pasok dari hulu yang tersendat
Migrasi konsumen bertemu dengan pasokan yang memang sedang seret. Ketegangan di Timur Tengah membuat tanker Pertamina sempat tertahan di Selat Hormuz, sehingga pengiriman minyak mentah untuk kilang terlambat. Pertamina tidak hanya mengimpor minyak mentah, tetapi juga membeli BBM jadi yang selama ini banyak dipasok dari Singapura. Masalahnya, negara pemasok itu pun mengambil minyak dari Timur Tengah lewat jalur yang sama, sehingga ikut terganggu. Minyak dari Rusia sekitar 770.000 barel yang tiba tahap pertama di Balikpapan disebut baru bisa disimpan, belum diolah, karena masih ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan.
Menghadapi keterbatasan ini, Pertamina disebut membatasi penyaluran agar pasokan terjaga dan menyebar merata. Konsekuensinya, sejumlah SPBU di Sumatera Utara tutup lebih awal untuk mengamankan stok hari berikutnya, sementara wilayah Jabodetabek diprioritaskan agar tidak terjadi kelangkaan.
Stok yang aman menurut angka, tapi belum sampai
Pemerintah dan Pertamina berulang kali menyatakan stok nasional cukup untuk sekitar 15 hari. Namun, menurut para analis yang dikutip Tempo, ada dua catatan penting. Pertama, angka ketahanan itu tergolong rendah dibanding banyak negara; Jepang, misalnya, mampu menahan stok hingga puluhan hari lebih panjang karena cadangan tidak hanya di badan negara, tetapi juga tersimpan di industri. Kedua, hitungan stok Indonesia mencakup BBM yang masih dalam kontrak, bahkan yang masih berada di atas kapal. Artinya, barang boleh ada di atas kertas, tetapi belum tentu sudah cair sampai ke tangki SPBU dan dirasakan masyarakat.
Persoalan data juga menyentuh sisi produksi. Klaim lifting minyak nasional sekitar 500.000 sampai 600.000 barel per hari tidak seluruhnya menjadi milik negara, karena sebagian adalah hak kontraktor yang boleh diekspor. Di sisi lain, konsumsi harian yang diperkirakan 1,5 sampai 1,7 juta barel diduga sebagian pengamat sudah lebih tinggi seiring perpindahan ke BBM subsidi.
Distribusi, kuota, dan pengendalian
Di lapangan, persoalan distribusi ikut memperparah keadaan. Di Medan, sejumlah sopir truk logistik Pertamina berhenti bekerja, ada yang mogok dan ada pula yang terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga pengiriman ke SPBU melambat. Sebagai solusi sementara, Sumatera Utara menugaskan personel TNI dan Polri menjadi sopir truk pengangkut BBM, dan Pertamina mengklaim pasokan mulai pulih setelahnya. Ironi juga muncul di Riau, daerah penghasil minyak yang warganya tetap harus mengantre.
Dari sisi kebijakan, pengendalian dinilai belum tepat sasaran. Meski pembelian sudah memakai QR code, mobil mewah masih terlihat mengisi Pertalite. Muncul pula modus yang disebut skema helikopter, ketika satu oknum memiliki belasan QR code untuk mengisi berulang kali. BPH Migas menyebut ratusan ribu QR code diblokir dan ribuan SPBU yang melanggar dikenai sanksi. Revisi Perpres 191/2014 yang hendak membatasi pembeli berdasarkan kapasitas mesin belum juga disahkan karena dianggap dilematis: berpotensi menaikkan inflasi sekitar 1,6 persen dan tidak populer. Para pengamat juga menyoroti sistem kuota daerah yang sentralistik, yang cenderung mengalir deras ke wilayah industri dan menyisakan daerah lain tersendat.
Apa artinya bagi Anda
Jika Anda pengguna Pertalite atau Solar, kelangkaan ini bukan sekadar antrean panjang. Ketika ongkos logistik naik 15 sampai 30 persen, biaya itu bisa menjalar ke harga barang sehari-hari. Bagi sopir, nelayan, dan pekerja harian, waktu yang habis di antrean berarti pendapatan yang berkurang. Untuk sementara, ada baiknya mengatur jadwal pengisian di luar jam sibuk dan memantau informasi pasokan resmi dari SPBU setempat.
Yang lebih mendasar, kasus ini memperlihatkan bahwa masalahnya tidak tunggal. Ada migrasi konsumen akibat selisih harga, ada pasokan hulu yang tersendat, ada data stok yang belum tentu mencerminkan kenyataan di tangki, dan ada pengendalian yang belum tepat sasaran. Kami menilai yang paling dibutuhkan publik adalah keterbukaan, yakni penjelasan jujur tentang di mana persoalan sebenarnya, agar masyarakat dapat menakar risiko dan pemerintah dapat memperbaiki akarnya, bukan sekadar menenangkan.