Satuan Tugas Haji dan Umrah Polri menetapkan 32 tersangka penyelenggaraan haji nonprosedural per 6 Juli 2026, dengan total 3.550 korban dan kerugian Rp116,7 miliar. Angka itu diumumkan Kepala Sub Satgas Penegakan Hukum, Brigjen Mohammad Irhamni, yang sehari-hari menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Di balik angka itu ada arsitektur kerja yang layak dicermati: 64 kasus ditangani berjenjang, terdiri atas 34 laporan polisi dan 30 laporan informasi, dari Bareskrim hingga jajaran Polda.
Sebarannya menunjukkan jangkauan yang tidak berhenti di ibu kota. Polda Metro Jaya menangani perkara terbesar dengan empat laporan polisi, 3.000 korban, dan kerugian sekitar Rp95 miliar dari satu tersangka yang ditetapkan. Polda Jawa Timur menetapkan 13 tersangka dengan 145 korban dan kerugian Rp9,5 miliar, sementara Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 3 tersangka dengan 282 korban dan estimasi kerugian Rp8,8 miliar. Komposisi ini memperlihatkan dua wajah kejahatan yang sama: satu entitas besar yang memangsa ribuan korban di wilayah metropolitan, dan puluhan pelaku menengah kecil yang beroperasi di daerah dengan korban ratusan orang.
Yang Membedakan Kerja Satgas Ini
Pertama, orientasi korban. Penindakan dilakukan bersamaan dengan pendataan korban yang sistematis, prasyarat bagi restitusi dan pemulihan aset. Kedua, waktu. Pengungkapan menjelang musim pendaftaran umrah dan haji khusus memberi efek pencegahan ketika masyarakat justru paling rentan tergoda tawaran murah. Ketiga, kombinasi laporan polisi dan laporan informasi menunjukkan satgas tidak pasif menunggu aduan, melainkan aktif menelusuri indikasi. Hampir separuh dari 64 kasus berangkat dari laporan informasi, penanda bahwa deteksi dini berjalan sebelum korban datang mengadu.
Pola korban pun berulang dan bisa diantisipasi: tawaran berangkat haji dengan biaya murah dan jalur cepat di luar kuota resmi, dengan korban umumnya baru menyadari tertipu ketika jadwal keberangkatan tiba tanpa visa haji yang sah. Karena itu penindakan berjalan paralel dengan edukasi. Brigjen Irhamni mengingatkan masyarakat agar terus waspada dan tidak tergiur tawaran haji dan umrah berbiaya murah dari pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memverifikasi izin penyelenggara ke Kementerian Agama sebelum menyetor dana.
Sinergi dengan Kementerian Agama menjadi pengganda dampak: penindakan Polri menutup pelaku, verifikasi izin PIHK oleh Kemenag menutup ruang gerak entitas ilegal yang belum tersentuh. Kombinasi hulu hilir semacam ini yang membuat penegakan hukum tidak sekadar reaktif terhadap kasus, melainkan mengecilkan pasar bagi kejahatan itu sendiri.
Kontras dengan Jalur Resmi yang Mulus
Pengungkapan ini berdekatan dengan tuntasnya operasional haji resmi yang berjalan lancar. Debarkasi di Bandara Soekarno-Hatta melayani 34.754 jemaah hingga operasional resmi berakhir, sementara Bandara Internasional Yogyakarta menuntaskan layanan 9.288 jemaah. Kontras itu mempertegas pesan yang perlu terus disuarakan kepada publik: jalur resmi terbukti bekerja, dan celah penipuan hidup justru di luar sistem. Setiap rupiah yang disetor kepada penyelenggara tak berizin bukan jalan pintas menuju Tanah Suci, melainkan pintu masuk menjadi korban.
Menjaga Momentum
Tantangan berikutnya ada di hilir proses: memastikan penyitaan aset berjalan cepat sebelum dialihkan, dan berkas perkara teruji hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Perkara dengan 3.000 korban di satu entitas menuntut manajemen pembuktian yang teliti, dari penelusuran aliran dana hingga pemberkasan kesaksian yang representatif. Keberhasilan satgas akan diukur korban dari pemulihan kerugian, bukan dari jumlah tersangka. Bagi 3.550 keluarga yang kehilangan tabungan ibadah bertahun-tahun, penetapan tersangka baru separuh keadilan; separuh sisanya adalah kembalinya dana atau setidaknya kejelasan nasib aset yang disita.
Model kerja satgas ini layak direplikasi pada kejahatan serupa yang memangsa kepercayaan publik berskala massal: investasi bodong, umrah murah, hingga penipuan pekerja migran. Formula dasarnya sama: orientasi korban, jangkauan kewilayahan, dan ketepatan waktu. Bila formula itu dilembagakan menjadi prosedur baku lintas direktorat, Polri memiliki cetak biru penanganan kejahatan massal yang tidak bergantung pada momentum satgas semata.
Sumber: Viva, Tempo, Antara, Sindonews