Kanal
Hukum & HAM
11 artikel
Dugaan Keterlibatan Politik dalam Peredaran Rokok Ilegal
Tayangan investigasi mengungkap dugaan keterlibatan tokoh publik dan anggota DPR dalam peredaran rokok ilegal. Temuan menyoroti rokok polos, pita cukai ilegal, dan jaringan distribusi yang terkoordinasi. Pihak yang disebut belum memberi tanggapan.
Bentrokan di Maluku Sebabkan 27 Rumah Terbakar
Kerusuhan di Maluku menyebabkan 27 rumah terbakar dan empat orang tertembak. Kondisi masih dikendalikan oleh aparat.
KPK Geledah Rumah Pejabat Terkait Kasus Rektor Unsoed
Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tiga rumah pejabat di Banyumas dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait rektor Universitas Jenderal Soedirman.
Pemkot Kediri Siap Bayar Putusan Alun-Alun Jika Ada Dasar Sah
Pemerintah Kota Kediri menyatakan siap memenuhi putusan terkait alun-alun asal didukung dasar hukum yang sah.
KPK Periksa Mutasi dan Promosi di Pemkab Pemalang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki proses mutasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Oknum DPRD Pemalang Diduga Jadi Perantara Peras Bupati
Seorang oknum anggota DPRD Pemalang diduga menjadi perantara dalam upaya peras terhadap Bupati Anom oleh eks pegawai KPK.
DPRD Minta KAI Tak Main Hakim Sendiri soal Lahan Ledoksari
DPRD Solo meminta PT Kereta Api Indonesia tidak bertindak sebagai hakim sendiri dalam sengketa lahan di Ledoksari. Mereka menekankan pentingnya proses hukum yang adil.
KPK Periksa Direktur Brantas Abipraya Terkait Kasus Lamongan
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Brantas Abipraya Suradi sebagai saksi dalam kasus yang berhubungan dengan proyek di Lamongan.
Sengketa Lahan di Maros Picu Bentrok Orangtua dan Pesantren
Sengketa lahan di Maros memanas hingga memicu bentrok antara orangtua siswa dan pihak pesantren. Peristiwa terjadi saat orangtua menolak rencana pengembangan lahan milik pesantren.
Anggota DPRD Kendal Jadi Tersangka Pemalsuan Surat
Anggota DPRD Kendal ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan surat koperasi, namun belum ditahan.
KPK Panggil Mantan Kadinsos Jatim dan 26 Saksi Kasus Bansos Beras
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Kepala Dinas Sosial Jawa Timur dan 26 saksi terkait kasus bantuan sosial beras.