Pekan kedua Juli memperlihatkan orkestrasi diplomasi yang jarang terjadi dalam satu rentang tujuh hari: Perdana Menteri India Narendra Modi menuntaskan kunjungan kenegaraan di Jakarta pada 6-8 Juli dengan 16 dokumen kerja sama, dan pada rentang yang hampir bersamaan Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi ke pameran industri Innoprom di Yekaterinburg, Rusia, 6-9 Juli, di mana Indonesia berstatus Official Partner Country. Kunjungan Modi sendiri membalas lawatan Presiden Prabowo ke New Delhi pada Februari 2026, sementara kehadiran di Yekaterinburg memenuhi undangan langsung Presiden Vladimir Putin, sehingga dua panggung pekan ini sesungguhnya adalah panen dari penanaman diplomasi yang dirintis sejak awal tahun.
Dua panggung itu mengirim pesan yang sama ke arah berbeda: Jakarta menganggap serius kemitraan dengan India sebagai kekuatan Indo-Pasifik, sekaligus merawat akses ke pasar dan teknologi kawasan Eurasia. Politik luar negeri bebas aktif dijalankan bukan sebagai slogan melainkan sebagai jadwal perjalanan.
Substansi di Balik Simbolisme
Dari Jakarta, kesepakatan paling bernilai adalah kontrak rudal jelajah supersonik BrahMos sekitar 630 juta dolar AS antara Kementerian Pertahanan dan BrahMos Aerospace, disertai kerja sama Bharat Dynamics dengan Republikorp untuk rudal udara-ke-udara. Kontrak ini menjadikan Indonesia operator BrahMos kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Namun 16 dokumen yang diumumkan di Istana Merdeka merentang jauh melampaui alutsista: dari perpanjangan kerja sama antariksa BRIN dengan ISRO, penjajakan usaha patungan baja SAIL dengan Krakatau Steel, kolaborasi tenaga kesehatan dan regulasi obat, hingga pernyataan niat restorasi Kompleks Candi Prambanan.
Dari Yekaterinburg, hasilnya lebih bersifat pembukaan pintu: peluang ko-produksi manufaktur dan perluasan ekspor ke negara-negara EAEU. Meski demikian, pembukaan pintu itu sudah menghasilkan angka awal, yakni 13 nota kesepahaman industri yang dibukukan delegasi sepanjang pameran, sekaligus panggung perkenalan Strategi Baru Industrialisasi Nasional kepada investor kawasan. Dengan sekitar 50 pelaku industri dalam rombongan, misi ini adalah salah satu delegasi bisnis terbesar yang pernah dibawa presiden ke kawasan Eurasia.
Keduanya perlu dikawal implementasinya. Kontrak pertahanan menuntut kejelasan alih teknologi dan ofset industri, apalagi Kemhan memilih merahasiakan rincian komersial dengan alasan kepentingan pertahanan, sehingga mekanisme akuntabilitas bergeser ke forum pengawasan parlemen. Sementara kemitraan Eurasia harus dinavigasi hati-hati di tengah rezim sanksi yang membayangi transaksi dengan Rusia; disiplin memilah transaksi yang aman dari paparan sanksi sekunder menjadi pekerjaan teknis yang menentukan.
Agenda Domestik: RUU Pemilu Masuk Meja
Di dalam negeri, Komisi II DPR bersiap membuka pembahasan RUU Pemilu pada Juli-Agustus. Ketua Komisi II M. Rifqinizamy Karsayuda menargetkan pembahasan dimulai setelah daftar inventarisasi masalah rampung disusun Badan Keahlian DPR, dengan sasaran pengesahan akhir 2026. Revisi ini akan menyentuh isu fundamental dari desain keserentakan pemilu hingga tata kelola penyelenggara, termasuk tindak lanjut tiga putusan Mahkamah Konstitusi: penghapusan ambang batas pencalonan presiden, pemisahan pemilu nasional dan lokal mulai 2029, serta keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Komitmen Komisi II melibatkan publik dan partai nonparlemen patut ditagih realisasinya sejak dokumen inventarisasi masalah dibuka.
Yang Layak Dipantau Pekan Ke-29
Pekan ke-29 layak dipantau pada tiga hal: tindak lanjut teknis kontrak BrahMos, termasuk kejelasan peta jalan ofset dan jadwal pengiriman yang belum diumumkan kedua pihak; hasil konkret forum bisnis Innoprom, khususnya nasib 13 nota kesepahaman industri menuju kontrak riil; dan daftar inventarisasi masalah RUU Pemilu yang akan menentukan arah kompetisi politik 2029. Benang merah ketiganya sama, yaitu jarak antara dokumen dan eksekusi. Pekan ini pemerintah menunjukkan kecakapan membuka peluang di dua poros sekaligus; pekan-pekan berikutnya akan menguji kecakapan yang lebih sunyi, yakni menutup jarak antara tanda tangan dan hasil yang dirasakan publik.
Sumber: ANTARA, Kompas, Media Indonesia, TASS, Naval News