Bukan sekali dua kali
Agar adil, mari mulai dari fakta yang bisa diverifikasi. Presiden Prabowo Subianto pernah melontarkan kata “Ndasmu” dalam sebuah acara Partai Gerindra. Pada kesempatan lain ia menanggapi tagar kritik dengan kalimat “Kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi” serta “Kau yang gelap, bukan Indonesia”. Menteri Agama Nasaruddin Umar menuai kritik ketika menyebut “kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedaganglah”, ucapan yang dianggap merendahkan profesi guru. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sempat viral lewat cerita anaknya yang disebut meminum dua liter susu sehari. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun beberapa kali dinilai akademisi melakukan blunder komunikasi.
Kami sengaja menderetkannya lintas jabatan dan lintas isu untuk menegaskan satu hal. Persoalan ini bukan soal kepribadian satu orang, tetapi pola yang berulang di banyak meja kekuasaan.
Ketika saringan menghilang
Dulu, ucapan pejabat melewati beberapa lapis saringan. Ada juru bicara, ada tim humas, ada naskah yang disiapkan. Di era media sosial, saringan itu menipis. Pejabat kini bicara langsung, entah lewat unggahan, wawancara dadakan di sela acara, atau siaran langsung, dan kecepatan mengalahkan kehati-hatian. Satu kalimat keliru tak lagi berhenti di ruangan. Ia menjadi cuplikan tiga puluh detik yang ditonton jutaan orang sebelum sang pejabat sempat meralat.
Empat akar yang kerap disebut
Pertama, lemahnya konsekuensi. Ucapan bermasalah jarang berbuah sanksi nyata, sehingga tak ada efek jera. Kedua, budaya “asal atasan senang”. Dorongan untuk menyenangkan pimpinan kerap mengalahkan kepekaan terhadap perasaan publik. Ketiga, insentif sensasi. Di tengah ekonomi perhatian, pernyataan kontroversial malah mendulang panggung dan pemberitaan. Keempat, minimnya pelatihan komunikasi publik dan manajemen krisis, sehingga ketika ditekan, refleks yang muncul adalah membela diri, bukan menjelaskan. Pakar komunikasi dari Universitas Gadjah Mada bahkan secara terbuka mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola komunikasi publiknya.
Mengapa ini lebih dari sekadar “salah ngomong”
Ucapan pejabat bukan obrolan warung kopi. Ia bisa menjadi sinyal kebijakan, membentuk opini, memengaruhi pasar, bahkan menggeser rasa aman warga. Ketika blunder terjadi berulang, publik perlahan kehilangan kepercayaan, dan kepercayaan yang sekali retak mahal untuk dipulihkan. Perlu dicatat pula secara adil bahwa setiap pejabat berhak menjelaskan konteks di balik ucapannya, dan tidak semua kegaduhan lahir dari niat buruk. Sebagian memang keliru dipahami. Karena itulah standar komunikasi yang jernih menjadi kebutuhan, bukan kemewahan.
Ongkos yang tak selalu terlihat
Sebuah kalimat keliru bisa berbiaya nyata. Ketika seorang menteri keuangan salah memilih diksi soal pajak atau utang, pasar bisa bereaksi dalam hitungan jam. Nilai tukar bergerak, indeks saham goyah. Ketika seorang menteri agama menyinggung profesi guru, yang tergerus adalah semangat jutaan pendidik yang sudah lama merasa kurang dihargai. Bahkan ketika ucapan itu sepele, soal berapa liter susu diminum seorang anak, energi pemerintah tersita berhari-hari hanya untuk memadamkan kegaduhan, bukan menjelaskan kebijakan. Ongkos semacam itu jarang dihitung, padahal nyata: waktu, kepercayaan, dan kredibilitas.
Bukan penyakit satu pemerintahan
Agar tetap adil, blunder ucapan bukan monopoli satu era atau satu partai. Setiap pemerintahan, dari masa ke masa, punya daftar pejabat yang lidahnya lebih cepat daripada pikirannya. Karena itu, akar dan solusinya bersifat kelembagaan, bukan personal. Prosedur komunikasi krisis yang jelas, juru bicara yang kompeten dan diberi wewenang, serta budaya yang berani menegur ke atas. Selama menegur atasan masih dianggap tabu, blunder akan terus berulang siapa pun yang berkuasa.
Apa artinya bagi Anda
Sebagai warga, kita adalah pemberi mandat sekaligus pembayar gaji para pejabat lewat pajak. Memahami mengapa blunder ucapan terus terjadi membantu kita membedakan mana kritik yang layak dijawab dan mana isu yang sengaja dialihkan. Pemahaman itu juga memberi kita alasan untuk menuntut hal yang sederhana namun mendasar, bahwa mereka yang memegang kuasa semestinya bicara dengan tanggung jawab yang setara dengan jabatannya.