Celengan raksasa bernama SAL
Setiap tahun pemerintah menyusun anggaran melalui APBN. Kerap kali, di ujung tahun, ada dana yang tidak jadi terpakai. Sisa ini disebut SiLPA, singkatan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tumpukan sisa dari tahun ke tahun itulah yang membentuk celengan besar bernama Saldo Anggaran Lebih. Fungsinya persis tabungan darurat keluarga, yaitu cadangan yang bisa ditarik ketika kas negara seret atau muncul kebutuhan mendadak. Aturannya pun sudah diatur dalam regulasi Kementerian Keuangan.
Angka yang menyusut
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan posisi SAL pada akhir 2025 tinggal sekitar Rp438,26 triliun, turun dari sekitar Rp457,54 triliun pada awal tahun. Artinya, dalam setahun celengan itu berkurang hampir Rp20 triliun. Penyebab utamanya, pemerintah menarik sekitar Rp93,15 triliun untuk membantu membiayai APBN 2025. Ke dalam perhitungan itu, pemerintah juga memasukkan SiLPA sekitar Rp72,40 triliun.
Yang kemudian memantik perdebatan, di tengah defisit anggaran yang cenderung melebar, Kementerian Keuangan sempat mengusulkan menarik lagi puluhan triliun rupiah dari SAL untuk menutup kekurangan. Purbaya, dengan gayanya yang khas, berkali-kali menegaskan bahwa saldo yang tersisa masih memadai sebagai penyangga fiskal, dan meminta publik “tidak usah takut”.
Di mana letak “api”-nya?
Istilah “main api” tidak muncul tanpa alasan. SAL adalah bantalan terakhir ketika keadaan genting. Selama ia dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, penggunaannya wajar. Persoalan muncul bila celengan darurat itu terus-menerus ditarik untuk menambal defisit rutin atau membiayai program berukuran raksasa. Ketika bantalan menipis, ruang gerak pemerintah saat krisis sungguhan, misalnya guncangan harga energi global atau pelemahan nilai tukar, ikut menyempit.
Dua pandangan pun berhadapan, dan kami menyajikan keduanya. Kubu pemerintah menilai penggunaan SAL sebagai instrumen fiskal yang sah dan terukur, justru untuk menjaga defisit tetap di bawah ambang aman. Sebagian ekonom mengingatkan hal sebaliknya, bahwa bila cadangan dipakai menutup lubang yang berulang, negara sedang menunda masalah alih-alih menyelesaikannya. Kedua pandangan itu bukan sekadar opini di atas kertas, melainkan pertaruhan atas ketahanan keuangan yang menyangkut kita semua.
Berapa lama celengan itu bisa bertahan?
Pertanyaan yang lebih jujur bukanlah “apakah SAL boleh dipakai”, tetapi “berapa lama ia sanggup menambal”. Undang-undang membatasi defisit anggaran maksimal tiga persen dari produk domestik bruto, dan pemerintah berupaya menjaganya tetap di kisaran aman meski tekanan datang bertubi-tubi. Harga minyak dunia bergejolak akibat ketegangan geopolitik, sementara nilai tukar rupiah melemah. Setiap tekanan memperbesar kebutuhan menambal, dan setiap tambalan mengambil sepotong dari celengan yang sama.
Bayangkan sebuah keluarga yang tiap bulan menombok kekurangan belanja dari tabungan darurat. Tabungan itu memang menyelamatkan bulan ini, tetapi bila pendapatan tak kunjung membaik, hanya soal waktu sebelum bantalannya tipis. Yang membedakan negara dari keluarga hanyalah jumlah nolnya. Di sini satuannya puluhan hingga ratusan triliun rupiah, dan yang dipertaruhkan adalah kepercayaan pasar terhadap Indonesia.
Mengapa Purbaya memilih menenangkan
Gaya komunikasi Menteri Purbaya yang santai, bahkan cenderung meremehkan kekhawatiran, bukan tanpa perhitungan. Dalam urusan fiskal, kepanikan bisa menjadi ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Bila publik dan investor cemas, rupiah bisa tertekan lebih dalam dan biaya utang membengkak. Karena itu, seorang menteri keuangan kerap memilih menenangkan. Namun kritik yang berimbang juga muncul, bahwa ketenangan yang tidak disertai transparansi angka justru bisa menumbuhkan kecurigaan. Publik berhak tahu bukan hanya bahwa keadaan “aman”, tetapi atas dasar perhitungan apa keamanan itu diklaim.
Apa artinya bagi Anda
SAL terdengar seperti urusan teknis para pejabat keuangan, tetapi ujungnya menyentuh hidup sehari-hari. Ketahanan kas negara menentukan apakah pemerintah sanggup membayar subsidi, gaji pegawai, dan layanan publik ketika keadaan memburuk. Memahami dari mana uang negara ditambal membantu kita menilai satu hal penting, yaitu apakah kebijakan fiskal dijalankan dengan hati-hati, atau mempertaruhkan bantalan yang kelak paling kita butuhkan.